Meskipun perijinan produk Air Minum Isi Ulang (AMIU) bukan menjadi kewenangan Badan POM, namun pengawasan terhadap produk AMIU tetap dilakukan oleh Balai Besar POM (BBPOM) Palembang sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat. Mengapa AMIU? Ya, karena pola kehidupan masyarakat sekarang sudah merubah. Umumnya masyarakat ingin mencari yang praktis namun harganya terjangkau. AMIU memang menjadi solusi, karena harganya relatif lebih murah dibanding Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Tak heran apabila depot-depot AMIU bertebaran dimana-mana bak jamur dimusim hujan, bahkan sampai ke pelosok-pelosok desa. Mengingat produk ini cukup beresiko bagi kesehatan apabila tidak ditangani dengan baik, perlu dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat konsumen serta pelaku usaha AMIU untuk mengantisipasi permasalahan yang mungkin timbul akibat mengkonsumsi produk yang tidak aman.
Agar masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah memiliki pemahaman yang sama tentang AMIU ini, pada akhir Juni 2014 bertempat di Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dilaksanakan pertemuan khusus yang membahas tentang AMIU . Kegiatan ini adalah atas inisiatif Dinas Kesehatan Kabupaten OKI dengan melibatkan BBPOM Palembang sebagai narasumber. Acara yang dibuka oleh dr. Harry, sekertaris Dinas Kesehatan Kabupaten OKI ini menghadirkan 30 orang pelaku usaha/penanggung jawab Depot AMIU yang ada di Kabupaten OKI. Pada kesempatan ini Kepala Seksi Sertifikasi Tedy Wirawan, MSi., Apt., selaku narasumber dari BBPOM Palembang menyampaikan gambaran tentang sistem dan hasil pengawasan AMIU oleh BBPOM, kemitraan dengan pemangku kepentingan, serta tindak lanjut yang dilakukan terhadap hasil pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Disampaikan juga bahwa BBPOM Palembang melakukan sampling pada depot-depot, selanjutnya dilakukan pengujian secara laboratorium berdasarkan standar atau persyaratan yang berlaku. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan no. 651 tahun 2004 tentang persyaratan teknis depot air minum dan perdagangannya, mewajibkan pelaku usaha depot air minum menerapkan cara produksi yang baik depot air minum serta melakukan pemeriksaan kualitas air minum pada laboratorium yang ditunjuk pemerintah kabupaten/kota atau laboratorium lain yang terakreditasi sekurang-kurangnya setiap 6 bulan sekali. Selain itu disampaikan bahwa galon tidak boleh diberi label, tidak boleh menggunakan galon yang telah berlabel milik Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), serta penjualannya harus langsung kepada masyarakat/pengguna akhir, bukan dengan cara dititip di sarana-sarana pengecer.
Diakhir pertemuan narasumber menyampaikan agar pelaku usaha depot air minum harus bertanggungjawab pada kualitas produk air minum yang dihasilkan dengan mengikuti semua ketentuan yang berlaku, sehingga masyarakat terbebas dari resiko mengkonsumsi air minum yang berisiko pada kesehatan.
Balai Besar POM di Palembang
