Layanan

Penulisan tanpa MSG tidak diperbolehkan pada label pangan. Informasi tanpa BTP hanya dapat mencantumkan informasi berupa keterangan tanpa pemanis buatan, tanpa pengawet, tanpa pewarna sintetis, tanpa antioksidan, tanpa penguat rasa. Pencantuman informasi tanpa BTP tidak diizinkan menggunakan dan/atau disertai pencantuman nama jenis BTP sesuai PerKa BPOM No.23 Tahun 2016 tentang Pencantuman Informasi Tanpa Bahan Tambahan Pangan pada Label dan Iklan Pangan.

• Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 Tentang Kriteria Dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetik sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Kepala BPOM Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013;
• Peraturan Kepala BPOM Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika;
• Permenkes Nomor 1176 /Menkes/Per/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika;
• Peraturan KBPOM Nomor 39 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Publik di BPOM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KBPOM Nomor 15 Tahun 2016.

Produk kosmetika tidak dilarang mengandung bahan yang berasal dari babi, dan kewajiban produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mulai diberlakukan tahun 2019. Namun demikian, produk kosmetika yang akan diedarkan di Indonesia sebaiknya tidak mengandung babi,  karena asal bahan termasuk persyaratan dalam Daftar Informasi Produk yang harus dimiliki oleh produsen/importir. Apabila kosmetika mengandung bahan yang berasal dari babi, maka harus mencantumkan informasi yang jelas tentang kondisi barang sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi "memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan". Informasi mengandung bahan yang berasal dari babi tersebut harus tertera dalam kemasan produk.

Sesuai UU Pangan No.18 tahun 2012 tentang Pangan, pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, sehingga yang masuk dalam kategori ini adalah berupa makanan atau minuman. Produk yang berasal dari herbal yang dapat masuk ke dalam kategori pangan olahan adalah herbal yang sudah biasa digunakan sebagai makanan atau minuman. Selain itu penggunaan herbal di dalam pangan olahan tidak diperkenankan untuk mencantumkan klaim.

BPOM tidak menerima pengujian sampel untuk penggunaan pribadi, disarankan untuk melakukan pengujian di laboratorium terakreditasi. 

Kandungan atau komposisi produk obat dapat dilihat pada kemasan. Gunakan dan konsumsi produk yang telah terdaftar di BPOM karena telah dievaluasi keamanan, khasiat, dan mutunya. Jangan lupa untuk selalu menerapkan CEK KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa).

Sesuai Permenkes Nomor 167/Kab/B.VII/72 tentang Pedagang Eceran Obat sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1331/MENKES/SK/X/2002 Tahun 2002 bahwa Pedagang Eceran Obat boleh menjual obat generik yang termasuk dalam kategori obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas.

Penjualan produk yang mendekati tanggal kedaluwarsa diperbolehkan, dengan syarat mutu produk masih baik. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa penjualan yang dilarang adalah menjual produk yang mutunya sudah tidak baik/kedaluwarsa.

Tidak.
Jenis pangan yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga di Lampiran II.

Pangan yang diproduksi oleh industri rumah tangga harus memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Produk yang sedang dalam proses pendaftaran di BPOM tidak dapat diperjualbelikan/diedarkan, sehingga jika terdapat produk yang sedang dalam proses pendaftaran dan belum mendapatkan nomor izin edar diperjualbelikan di pasaran, produk tersebut termasuk ke dalam produk ilegal.

Pangan olahan yang akan didaftarkan harus memenuhi kriteria keamanan, mutu, dan gizi meliputi:
a. parameter keamanan, yaitu batas maksimum cemaran mikroba, cemaran fisik, dan cemaran kimia;
b. parameter mutu, yaitu pemenuhan persyaratan mutu sesuai dengan standar dan persyaratan yang berlaku; dan
c. parameter gizi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan

Selain itu, pangan olahan yang akan didaftarkan harus memenuhi persyaratan label, cara produksi pangan olahan yang baik, cara distribusi pangan olahan yang baik, dan cara ritel pangan olahan yang baik.

Setiap pangan olahan baik yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki Izin Edar yang diterbitkan oleh Kepala BPOM RI. Pangan tersebut termasuk:
a. Pangan fortifikasi;
b. Pangan SNI wajib;
c. Pangan program pemerintah;
d. Pangan yang ditujukan untuk uji pasar; dan/atau
e. BTP

Dalam penilaian keamanan pangan mengacu kepada semua peraturan yang terkait dengan standar dan persyaratan pangan olahan, yang antara lain mengenai:

1. Pendaftaran Pangan Olahan
2. Kategori Pangan
3. Cemaran Mikrobiologi dan Kimia
4. Bahan Tambahan Pangan
5. Informasi Nilai Gizi
6. Klaim
7. Pelabelan
8. Pangan Steril Komersial
9. Pangan Produk Rekayasa Genetik
10. Pangan Organik
11. Pangan Iradiasi
12. Pangan untuk Keperluan Gizi Khusus

Peraturan tersebut di atas dapat diakses melalui website https://jdih.pom.go.id/