Keberadaan UU nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dimana PRODUK HALAL selama ini masih bersifat ''''sukarela'''' akan menjadi ''''wajib'''' dan diwacanakan akan resmi diberlakukan tahun 2019, memaksa semua pihak terkait harus berbenah diri.
Badan POM selaku salah satu institusi pemerintah yang terlibat dalam urusan halal khususnya sehubungan ijin pelabelan halal, tentu saja harus ikut berbenah. Balai Besar POM (BBPOM) di Palembang merasa perlu untuk mensosialisasikan regulasi baru ini. Sejumlah 50 orang peserta terdiri dari berbagai lintas sektor serta para pelaku usaha terkait, diundang mengikuti kegiatan Pertemuan Penguatan Lintas Sektor Dalam Rangka Sertifikasi dan Labelisasi Halal yang dilaksanakan di Aula BBPOM Palembang Rabu, 21 Oktober 2015. Bertindak selaku narasumber selain Kepala BBPOM Palembang, juga para pakar dari Kanwil Kementerian Agama dan LPPOM MUI Sumsel.
Babyak hal terkait Halal dikupas tuntas pada pertemuan tersebut, mulai dari sosialisasi UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sampai kepada prosedur untuk mendapatkan Jaminan Halal dari LPPOM MUI. Semua bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam rangka menghadapi era Mandatory Halal pada tahun 2019 nanti.
Satu Tindakan Untuk Masa Depan !!
Balai Besar POM di Palembang
