Koordinasi Lintas Sektor dan Monitoring Pengawasan Postmarket

21-05-2013 Palembang Dilihat 1657 kali

Pelaksanaan pengawasan obat dan makanan di lapangan tidak mungkin dilakukan sendiri oleh Badan POM. Kegiatan ini harus dilakukan secara terpadu baik oleh pemerintah, pelaku usaha, maupun oleh masyarakat konsumen. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Balai POM juga harus dilaksanakan secara profesional dan penuh rasa tanggung jawab, agar memberikan hasil yang signifikan bagi perlindungan masyarakat.

Dalam rangka mengoptimalkan hasil pengawasan, pada awal Mei yang lalu Kepala Balai Besar POM di Palembang melakukan monitoring pelaksanaan pengawasan di wilayah Kota Lubuk Linggau. Kegiatan ini dimaksudkan untuk melihat secara langsung kendala dan permasalahan yang dihadapi para petugas Balai, terutama metika melaksanakan pengawasan obat dan makanan.

Sebelum turun ke lapangan, Kepala Balai terlebih dahulu melakukan pertemuan koordinasi dengan pimpinan Dinas Perindag Kota Lubuk Linggau. Kepala BBPOM di Palembang Dra. Indriaty Tubagus, Apt, M.Kes berdiskusi dengan Sekretaris Dinas H. Noufal Ansyori, tentang temuan-temuan di lapangan pengawasan yang dilakukan oleh Balai selama ini. Selanjutnya bersama tim dari Balai dan Disperindag dilaksanakan pemantauan di lapangan, juga wawancara dengan beberapa pelaku usaha dan masyarakat agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas.

Sebagai kota kedua terbesar di Sumatera Selatan, posisi Kota Lubuk Linggau sangat strategis dalam perdagangan karena merupakan kota yang menjadi lintasan utama jalur Trans-Sumatera, yang juga berbatasan langsung dengan Provinsi Bengkulu. Oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila banyak permasalahan, terutama yang berhubungan dengan produk perdagangan termasuk produk obat dan makanan. Disisi lain jarak yang cukup jauh dari ibu kota provinsi tempat kedudukan kantor BBPOM, merupakan permasalahan tersendiri dalam melaksanakan pengawasan oleh balai yang penuh keterbatasan baik dari tenaga maupun waktu. Hasil koordinasi dan monitoring ini akan menjadi bahan pertimbangan, terutama dalam menetapkan kebijakan pengawasan obat dan makanan.

Balai Besar POM di Palembang

Sarana