Untuk lebih mengoptimalkan fungsi pengawasan yang diemban oleh BBPOM di Palembang, pada Hari Kamis 28 Mei 2015 dilaksanakan pertemuan dengan lintas sektor dan mitra kerja BBPOM di Palembang untuk mengkomunikasikan hasil-hasil pengawasan obat dan makanan serta pengawasan produk halal terkait dengan telah berlakunya Undang-Undang no. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
Pertemuan yang dilaksanakan di Kantor BBPOM di Palembang ini dihadiri lebih 150 orang peserta yang berasal dari lintas sektor terkait antara lain Kepala Dinas/Badan tingkat Provinsi Sumsel serta Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Ogan Ilir, Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, Polresta Palembang, Kejaksaan Tinggi Sumsel, Kejari Palembang, Bea cukai, Kemenhukham, Kanwil Kementerian Agama, BNN Provinsi Sumsel, Rumah Penitipan Barang Sitaan (Rupbasan), para mitra kerja dari pelaku usaha produksi, distribusi maupun pengecer produk obat dan makanan, para kader keamanan pangan, serta tak ketinggalan media massa baik cetak maupun elektronik.
Kepala BBPOM di Palembang membuka secara resmi pertemuan ini dan menyampaikan materi hasil pengawasan BBPOM di Palembang serta pengawasan produk halal. Saat ini pencantuman label halal pada produk masih bersifat sukarela tetapi pada tahun 2019 akan menjadi wajib sesuai amanat Undang-Undang no. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, demikian disampaikan Ka.BBPOM di Palembang dalam sesi presentasinya. Pada pertemuan ini juga dipresentasikan hasil penyitaan proses Pro Justicia yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pemdik BBPOM di Palembang.
Menutup pertemuan hari itu Kepala BBPOM di Palembang mengharapkan agar kerja sama lintas sektor makin optimal untuk melindungi masyarakat dari produk obat dan makanan yang berisiko pada kesehatan dan kepada pelaku usaha agar lebih menyadari pentingnya dalam memproduksi dan mengedarkan obat dan makanan yang aman, bermutu dan bermanfaat, baik bagi pelaku usaha itu sendiri maupun bagi konsumen.
Balai Besar POM di Palembang
