Meningkatnya kegelisahan masyarakat tentang kehalalan produk maupun legalisasi label halal akhir-akhir ini, adalah hal yang tidak bisa lepas dari tanggung jawab Badan POM sebagai institusi yang dipercaya untuk mengawasi peredaran produk obat dan makanan di negeri ini. Namun demikian Badan POM tidak bisa bekerja sendiri, karena berbicara tentang "halal" harus melibatkan berbagai instansi serta stakeholder terkait.
Sehubungan dengan hal tersebut, tanggal 14 Desember 2012 BBPOM Palembang melaksanakan Pertemuan Koordinasi Sertifikasi dan Labelisasi Halal, bertempat di hotel Swarna Dwipa Palembang.
Acara yang dikemas dalam bentuk 'Round table discussion' ini, diikuti oleh 15 orang peserta dari berbagai unsur terkait masing-masing utusan dari Kanwil Kementrian Agama, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Kesehatan serta Dinas Pertanian tingkat Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Kesehatan serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palembang, Majelis Ulama Indonesia Sumatera Selatan dan Kota Palembang, LPPOM MUI serta petugas dari BBPOM Palembang.
Diskusi yang dibuka dan dipimpin langsung oleh Kepala BBPOM Palembang Dra. Indriaty Tubagus, Apt. MKes. ini melibatkan narasumber pakar Sugito, S.TP,M.Si, Wakil Direktur Bidang II LPPOM MUI Prov.Sumatera Selatan yang juga Dosen Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan itu para peserta memberikan banyak masukan dan harapan terutama kepada MUI, LPPOM, serta Badan POM dalam hal ini Balai POM Palembang yang diberikan kewenangan oleh pemerintah, agar dapat menjamin dan memberikan kepastian hukum kepada umat atas kehalalan produk serta legalitas label yang beredar. Selain itu biaya untuk memperoleh sertifikat halal menjadi topik yang cukup hangat dibahas.
Pertemuan koordinasi ini menghasilkan beberapa rekomendasi, yaitu :
- Perlu meningkatan koordinasi lintas sektor dan stakeholder terkait, agar ada kesepahaman tentang pentingnya menjamin mutu kehalalan produk.
- Produk yang sudah disertifikasi kehalalannya oleh LPPOM-MUI agar dapat dipublikasikan kepada instansi dan stakeholder terkait dalam rangka perlindungan umat serta efektifitas pelaksanaan pengawasan oleh Balai POM.
- Prosedur sertifikasi dan labelisasi halal pada hakekatnya harus terjangkau dan dapat dilaksanakan oleh semua pihak dari perusahaan yang besar sampai yang kecil. Issue yang saat ini muncul bahwa prosedur yang berlangsung saat ini dirasakan mahal, tidak transparan, berbelit-belit terutama industri kecil dan menengah harus segera diantisipasi.
Semoga kehalalan produk dan legalitas label makin terjamin, agar masyarakat terutama umat Islam makin terlindungi dari produk yang aman, layak dan halal untuk dikonsumsi.
BBPOM di Palembang
