Tingginya prevalensi kasus kekurangan Iodium, kekurangan Vitamin A, kekurangan zat besi, gizi buruk, pendek (stunting), kurus dan gemuk pada balita merupakan permasalahan gizi nasional yang melatarbelakangi kebijakan program Pangan Fortifikasi.
Program Fortifikasi mulai diberlakukan wajib terutama untuk fortifikasi iodium pada garam, dan fortifikasi zat besi, seng, asam folat, vitamin B1 dan B2 pada tepung terigu. Sementara untuk fortifikasi Vitamin A pada minyak goreng masih bersifat voluntary. Program Fortifikasi ini tentu saja memerlukan kerjasama yang baik antara pemerintah, konsumen dan industri sebagai produsen.
Sebagai salah satu strategi yang dilakukan oleh Badan POM RI melalui BBPOM di Palembang telah diadakan pertemuan Advokasi Penguatan Jejaring Pengawasan terkait Pengawasan Pangan Fortifikasi, bertempat di salah satu hotel di Kota palembang pada hari Selasa, 21 Oktober 2014. Acara yang dihadiri oleh 40 Orang peserta dari Lintas Sektor terkait antara lain Dinkes dan Disperindag Kabupaten/ Kota di Propinsi Sumatera Selatan itu dibuka secara langsung oleh Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan BPOM RI, Drs. Suratmono, MP., yang juga bertindak sebagai narasumber.
Acara pertemuan juga diisi dengan pemaparan materi dari Kepala Balai Besar POM di Palembang, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan, Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Selatan dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatera Selatan. Kedepannya diharapkan kerjasama dalam mengawasi Pangan Fortifikasi dapat lebih ditingkatkan. Karena walaupun Fortifikasi bukan merupakan satu-satunya cara, tapi bisa menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kulaitas hidup manusia Indonesia.
Balai Besar POM di Palembang
