Temuan tahu berformalin dalam jumlah besar oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BBPOM Palembang dengan cepat direspon oleh Pemerintah Kota Palembang dengan mengelar rapat koordinasi pada tanggal 15 Maret 2021. Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Walikota Palembang Ibu Fitrianti Agustinda dan dihadiri oleh Assisten I, Kepala BBPOM Palembang, Polda Sumsel, Polrestabes Palembang, OPD Pemko Palembang (Bappeda, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Perikanan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, dll), dan pelaku usaha.
Dalam rapat tersebut, Ibu Wakil Walikota menyampaikan bahwa temuan pangan mengandung bahan berbahaya harus ditangani secara terpadu, perlu dilakukan upaya memutus mata rantai suplai serta pemberian sanksi tegas bagi produsen nakal. Pemko Palembang akan lebih intensif lagi turun dalam mengawal mutu dan keamanan pangan. Akan dibuat Peraturan Walikota sebagai payung hukum agar pengawasan bahan berbahaya dapat berjalan efektif dari hulu ke hilir, termasuk tindak lanjut penanganan sesuai kewenangan masing - masing.
Kepala BBPOM di Palembang menyampaikan bahwa Kota Palembang berdasarkan pemetaan termasuk wilayah yang rawan kasus penyalahgunaan bahan berbahaya dalam pangan. Apalagi jelang Ramadhan dan hari raya Idul Fitri berpotensi meningkatnya kebutuhan pangan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha nakal untuk menjual pangan yang tidak memenuhi syarat yang beresiko terhadap kesehatan. Tentunya untuk mewujudkan pangan yang aman dan bermutu dibutuhkan sinergitas dan peran aktif dari seluruh pemangku kepentingan.
Dalam sesi diskusi, dapat disimpulkan bahwa seluruh stakeholder berkomitmen dan mendukung upaya pemberantasan penggunaan bahan berbahaya dalam pangan untuk mewujudkan Palembang Emas Darussalam.
Balai Besar POM di Palembang
