Meskipun pencantuman label halal pada pangan olahan belum menjadi suatu kewajiban di negara kita, namun makin banyak para pelaku usaha/produsen yang merasa perlu untuk mencantumkan pada produknya. Ini adlah suatu hal yang harus disambut positif, karena ini dapat diartikan semakin banyak produsen yang sadar akan tanggung jawabnya atas kehalalan produk yang dihasilkannya.
Pencantuman atau labelisasi halal pada produk pangan olahan memang kewenangan Badan POM, namun proses untuk mendapatkan rekomendasi halal tak bisa lepas dari Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berwenang memberi fatwa halal. Halal mempunyai kedudukan yng lebih tinggi dari pada aman, jadi selayaknyalah pangan yang halal pasti aman untuk dikonsumsi. Oleh karena itu dalam urusan labelisasi halai ini Badan POM dan MUI ibarat dua sisi mata uang, yang tak dapat dipisahkan dan saling bergantung satu sama lainnya. Badan POM berkewenangan pada keamanan pangan sedangkan MUI berkewenangn pada fatwa halal.
Penjelasan tersebut diatas disampaikan oleh Kepala BBPOM di Palembang, Dra. Indriaty Tubagus, Apt. M.Kes. selaku narasumber pada acara Sosialisasi Peraturan dan Jaminan Produk Halal, yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Selatan. Kegiatan yang dilaksanakan dalam dua angkatan yaitu pada tanggal 17 dan 21 September 2013 di Palembang ini, diikuti oleh para pelaku usaha pangan yang masing-masing didampingi oleh petugas dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan. Diharapkan sosialissi ini dapat menambah pengetahuan peserta tentang pentingnya menjamin keamanan pangan serta tata cara pencantuman label halal pada produk olahan.
Balai Besar POM di Palembang
