Sosialisasi PP No. 53 Tahun 2010 Mendukung Pelaksanaan Reformasi

30-05-2011 Palembang Dilihat 2979 kali

Dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang handal, profesional dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance), Balai Besar POM di Palembang mengadakan sosialisasi PP No. 53 tahun 2010 yang berisikan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

_x000D_

Pada tanggal 30 Mei 2011 bertempat di Aula Kantor Balai Besar POM di Palembang dilaksanakan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang disampaikan oleh Kepala Balai Besar POM di Palembang Drs. M. A libata Harahap, Apt, MKes sebagai nara sumber dan diikuti seluruh karyawan dan karyawati Balai Besar POM di Palembang.

_x000D_

Paparan diawali dengan penjelasan tentang Latar belakang diterbitkannya PP 53/2010 tanggal 6 Juni 2010 adalah untuk mewujudkan penegakan disiplin PNS pada umumnya dan PNS dilingkungan Balai Besar POM di Palembang pada khususnya, PP tersebut merupakan penyempurnaan dari PP sebelumnya, yang berarti bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan saat ini.

_x000D_

Penerapan Penegakan Disiplin PNS dirasa sangat perlu guna mendukung/mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dimana esensi dari program reformasi birokrasi di Badan POM RI adalah memberikan pelayanan public yang lebih pelayanan dimaksud hanya diperoleh dari suatu organisasi yang teratur dan tersusun secara fungsional untuk menghasilkan output dan outcome yang memenuhi 3 kriteria, yaitu :

_x000D_
_x000D_
    _x000D_
  1. Acceptable artinya dapat diterima oleh masyarakat,
  2. _x000D_
  3. Applicable artinya dapat dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan, dan
  4. _x000D_
  5. Accountable artinya dapat dipertanggungjawabkan.
  6. _x000D_
_x000D_
_x000D_

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut dan guna menunjang kelancaran pelaksanaan reformasi birokrasi dibutuhkan SDM yang kompeten dalam bekerja. Untuk memenuhi hal tersebut dapat dicapai melalui keharmonisan konsep dan koordinasi dalam penegakan disiplin pegawai negeri sipil di lingkungan Badan POM RI.

_x000D_

Acara kemudian dilanjutkan dengan penjelasan tentang isi dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tanggal 6 Juni 2010 oleh Tim Komite Disiplin Pegawai Balai Besar POM di Palembang dimulai dari definisi disiplin PNS, Pelanggaran disiplin, perbedaan Kewajiban dan larangan yang dituangkan dalam PP 30/1980 dengan PP 53/2010, Tingkat dan jenis hukuman disiplin, penjatuhan hukuman disiplin dan sesi Tanya jawab kemudian penegasan Komitmen seluruh pegawai dalam menerapkan PP No. 53 tahun 2010.

_x000D_

 

_x000D_

BBPOM di Palembang

_x000D_

 

_x000D_ _x000D_
Sarana