Memanfaatkan setiap kesempatan menjadi peluang, itulah yang dilakukan oleh Balai Besar POM (BBPOM) Palembang. Demikian juga yang dilakukan pada saat kegiatan "Pertemuan Penerapan Pengembangan Software Sistem Informasi Pelaporan Narkotika dan Psikotropika (SIPNAP) untuk Unit Layanan Tahun 2014". Program Kementerian Kesehatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan bertempat di salah satu hotel di Kota Palembang pada minggu ketiga bulan Juni 2014 ini, diikuti oleh para petugas/penanggung jawab pelaporan Narkotika Psikotropika di Dinas Kesehatan se-Provinsi Sumatera Selatan.
Kegiatan tersebut tentu saja tidak disia-siakan oleh BBPOM di Palembang. Merasa berkepentingan dengan kegiatan pelaporan, BBPOM berinisiatif menawarkan diri agar dapat dilibatkan sebagai salah satu narasumber pada acara tersebut. Melalui narasumber Aquirina Leonora, S.Si., Apt., Auditor CDOB dari BBPOM, disampaikan gambaran "Pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (NPP) Farmasi" yang dilaksanakan oleb Badan POM. Selain itu juga disampaikan, bahwa untuk kepentingan pengawasan para pengelola NPP wajib menyampaikan tembusan laporan kepada BBPOM. Mengingat SIPNAP tidak terkoneksi langsung dengan Badan POM, diharapkan pelaporan tetap disampaikan secara manual.
Kesempatan ini juga dimanfaatkan oleh Kepala BBPOM di Palembang Dra. Indriaty Tubagus, Apt., M.Kes. untuk menyampaikan informasi terkini sehubungan dengan kebijakan tentang produk obat Dekstrometrofan dan iklan rokok. Kepala Balai menyampaikan kebijakan tentang "Penarikan dari Peredaran Obat mengandung Dekstrometrofan Tunggal, Pengawasan Produk Tembakau terkait dengan PP No.109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, serta Peraturan Kepala Badan POM RI No. 41 Tahun 2013 tentang Pengawasan Produk Tembakau yang Beredar, Pencantuman Peringatan Kesehatan dalam Iklan dan Kemasan Produk Tembakau dan Promosi”. Kepala Balai juga menyampaikan beberapa hal yang harus ditindak lanjuti oleh Dinas Kesehatan sehuhungan dengan kebijakan-kebijakan tersebut.
Diharapkan materi yang disampaikan dari BBPOM ini dapat memberikan nilai tambah bagi para peserta, serta memberikan kontribusi positif dalam mengoptimalkan pengawasan obat dan makanan di daerah.
Balai Besar POM di Palembang
